MUI Tolak RUU Perfilman

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak pengajuan draf RUU Perfilman yang diajukan Departemen Pariwisata. Hati-hati usaha “me-liberalkan” film Indonesia

 

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak pengajuan draf RUU Perfilman yang diajukan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. RUU yang antara lain mengatur penghapusan sensor film produksi dalam dan luar negeri itu dinilai akan merusak moral.

“Bila RUU itu diundangkan, nanti seluruh film yang diputar di bioskop seluruh Indonesia akan bebas sensor. Itu artinya berbagai jenis film bisa diputar dan ini akan berbahaya bagi masyarakat,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma`ruf Amin di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Draf RUU tersebut, menurut MUI, sangat liberal karena hanya mengatur pembatasan usia penonton.

MUI meminta pemerintah memperkuat lembaga negara independen dalam penyiaran dan perfilman seperti Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “KPI jangan jadi lembaga peringatan. Artinya hanya memberikan peringatan dan tidak memiliki kewenangan mengendalikan content siaran,” tegas Ma’ruf.

Kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, MUI juga mengadukan pemberitaan infotainment yang dinilai melanggar HAM. Misalnya, membongkar aib, menghantam pihak-pihak yang bertikai, hingga menyebarkan pornografi. Karena itu, MUI meminta pemerintah bersikap tegas terhadap operasi infotainment.

Menyangkut kemerdekaan pers, MUI juga meminta pemerintah memperkuat UU Pers sehingga bisa menjadi lex specialis. “MUI berpendapat, jika terjadi delik pers, UU Pers yang harus digunakan untuk mengadilinya. Tujuannya, wartawan tidak ditindak seolah-olah pelaku kriminal ketika melakukan kesalahan saat melaksanakan profesinya,” tegas Ma’ruf.

Liberalisasi Film

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun ini sejumlah film tak lolos sensor karena dianggap akan berdampak pada masalah moral bangsa. Sejumlah film itu antara lain; Buruan Cium Gue (BCG), Kuldesak dan Pembalasan Ratu Laut Selatan.   

Film BCG misalnya sempat ditanggapi langsung  Aa Gym dan Majelis Ulama Indonesia,  karena ada agedan ciuman bibir. Film ini, akhirnya ditarik kembali. Selain itu ada film Kuldesak, yang digarap bersama tiga sutradara. Film ini harus kehilangan salah satu adegan penting saat dua orang gay berciuman karena melanggar moral.  

Selain itu, film Pembalasan Ratu Laut Selatan yang sempat beredar pada tahun 1988. Karena penolakan masyarakat begitu kuat, film ini harus ditarik dari pasar. Alasannya, film ini dianggap mengeksploitasi seks. Enam tahun kemudian film ini kembali diedarkan-tentunya dengan tanda lulus sensor yang baru, dengan durasi yang tinggal 80 menit akibat disensor LSF.  

Karena itu, jangan harap bisa lolos, jika ada adegan pria dan wanita telanjang bulat, close up paha, buah dada, ciuman bibir, persetubuhan terbuka. Termasuk pula, adegan onani, pasangan lesbian, dan gay akan kena gunting jika masuk LSF.

Masalahnya, belakangan ini, sejumlah sineas muda beraliran ’liberal’ berusaha melepas dari lembaga LSF yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 216 Tahun 1994 yang beranggotakan cendekiawan, budayawan, dan agamawan yang berjumlah 45 orang itu. Nah, RUU Perfilman yang ditolak MUI itulah yang selama ini sangat kuat diusulkan kalangan sineas muda beraliran liberal itu. *www.hidayatullah.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: